5 Upaya Polisi Cegah Klaster Baru Covid-19 Saat Pilkada 2020

JAKARTA, 123berita.com – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis kembali megeluarkan Surat Telegram dalam rangka memperkuat upaya Polri mencegah kerumunan saat pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pencegahan kerumunan dilakukan guna menekan terjadinya penyebarluasan Covid-19.

Surat Telegram diterbitkan dengan nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 pada 7 September 2020. Dalam hal ini, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kaopspus Aman Nusa II Pencegahan Covid-19 turut menjelaskan diterbitkannya surat telegram.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan paslon (pasangan calon) dan menuju masa kampanye. Kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kami perkuat pencegahannya,” papar Kabaharkam Polri, Rabu (09/09/2020).

Berikut lima poin penting penekanan Kapolri tertuang dalam surat telegram, dilansir dari Portal Berita Resmi Polri, TribrataNews.

  1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan pilkada 2020 agar berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, serta aman Covid-19.
  2. Mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada 2020. Khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye (rapat umum maksimal 100 orang, rapat terbatas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain-lain).
  3. Melakukan penggalangan kepada seluruh paslon gubernur, wali kota, bupati, dan partai politik (Parpol) untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada 2020.
  4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, YouTuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.
  5. Meningkatkan pelaksanaan patroli siber dalam mencegah penyebaran hoax, black campaign, hate speech, dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang), mengingat di masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat.
author
Journalist & Content Writer