Aturan Baru Sistem Kerja ASN Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA, 123berita.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan normal baru. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah.

Sistem kerja baru bagi ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten dan kota. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memerhatikan status penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (07/09/2020), dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, kominfo.go.id.

Menteri PANRB mengatakan pengaturan sistem kerja baru bagi ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memerhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH).

Pengaturan berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat, yakni tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten dan kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) paling banyak seratus persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Adapun untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN melakukan WFO paling banyak 50 persen. Khusus bagi yang berisiko tinggi, jumlah pegawai WFO paling banyak 25 persen.

Saat ini, banyak daerah lain di luar Provinsi DKI Jakarta masuk dalam wilayah berisiko tinggi. Untuk itu, Tjahjo Kumolo berharap SE Menteri PANRB yang baru ini benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

Tjahjo Kumolo pun kembali mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru. Caranya, yakni dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, namun tetap optimal, aman, serta produktif menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

“ASN harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak,” tegasnya.

SE Menteri PANRB sebelumnya, yakni No. 58/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE No. 67/2020 ini.

author
Journalist & Content Writer