Awas! Ngeyel Berkerumun Saat Pilkada Bisa Dipidana 4 Bulan

Ilustrasi (Foto: Pixabay)
Ilustrasi (Foto: Pixabay)

JAKARTA, 123berita.com – Ada dua sanksi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni bersifat administratif dan pidana. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan.

”Sanksi yang sifatnya administratif itu murni menjadi kewenangan Bawaslu dan juga bersama KPU. Jadi sanksi administrasi ini bisa berupa teguran atau menghentikan proses yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya,” ujar Ketua Bawaslu, saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) secara online alias dalam jaringan (Daring) baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Abhan menjelaskan sanksi administratif sifatnya administrasi bisa teguran maupun saran perbaikan ataupun menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. Terkait persoalan protokol kesehatan, pihaknya menyebut dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam soal protokol kesehatan. Sanksi administratif diatur di PKPU, namun terkait sanksi pidana tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Abhan, dalam pilkada ada undang-undang lain di luar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang bisa diterapkan manakala ada pelanggaran-pelanggaran terkait tahapan pilkada. Sanksi pidananya ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, Abhan menyebut ada undang-undang, misalnya di KUHP Pasal 212.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana paling lama satu tahun.”

Pos terkait