Setelah Buruh, Giliran UMKM Dapat Bantuan Produktif, Segini Nilainya

Ilustrasi (Pixabay)
Ilustrasi (Pixabay)

JAKARTA, 123berita.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) meluncurkan bantuan produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/08/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Budi Gunadi mengemukakan pagu program tersebut sekira Rp22 triliun dan sifatnya hibah bukan pinjaman. Menurutnya, program untuk UMKM ini juga sudah ada beberapa dan besar-besar.

Pertama, bantuan likuiditas restrukturisasi untuk kredit UMKM dengan pagu anggaran sebesar Rp78 triliun sudah disalurkan ke bank-bank HIMBARA Rp10 triliun, dan telah merestrukturisasi kredit UMKM dari 620 usaha mikro atau UMKM dengan total volume kredit sebesar Rp35 triliun.

Kedua, program subsidi bunga usaha mikro atau UMKM, pagu anggarannya Rp35 triliun. Sampai sekarang baru diserap Rp1,3 triliun.

“Penyerapan Rp1,3 triliun ini yang juga kami amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta usaha mikro atau UMKM dengan outstanding pinjaman sebesar Rp204 triliun,” ujar Ketua Satgas PEN.

Dengan 1 triliun ini, Budi Gunadi menyampaikan sebulan dampaknya sudah sangat besar.

“Sehingga kita nanti akan melihat sisa pagu yang Rp35 triliun mungkin kita bisa usahakan ke program lain,” jelas dia, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.

Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah dimulai dari pekerja atau buruh. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/08/2020).

”Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menaker.

Pos terkait