UU Cipta Kerja, Jokowi: Perusahaan Tak Bisa mem-PHK Sepihak

BOGOR, 123berita.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas bersama jajarannya membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Jumat (09/10/2020). Presiden menegaskan secara umum UU Cipta Kerja bertujuan melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sebelas klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi,” kata Jokowi dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Adapun kesebelas klaster dimaksud, yakni urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekira 2,9 juta penduduk usia kerja baru masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat sekira 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19.

“Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran,” jelasnya.

Namun demikian, presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

author
Journalist & Content Writer